BENGKULU– Tokoh NU Bengkulu, Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd menyoroti pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji oleh DPR RI. Dia menilai pembentukan Pansus tersebut kental nuansa politis. Sebab, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar.
“Saya mencermati perkembangan permasalahan haji ini dari awal. Saya melihat, pembentukan Pansus ini kental nuansa politisnya,” ujar Zulkarnain yang juga Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Menurut Zulkarnain, secra umum pelaksanaan haji tahun 2024 berjalan dengan lancar. Kalaupun ada kekurangan, hal itu masih bisa diantisipasi dan masih dalam batas yang wajar. “Kerja keras pak Menteri Agama dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan haji tahun ini patut diapresisi. Saya lihat secara umum sudah baik. Tapi memang perlu ada evaluasi. Saya kira itu wajar. Setiap kegitan-kegiatan besar perlu evaluasi memang,” tegas Zulkarnain yang juga tokoh masyarakat Lembak Bengkulu.
Diktakan Zul, pihaknya kaget dengn rencana pembentukan Pansus haji di DPR. Sebab, pembentukan Pansus tersebut terjadi di tengah penyelenggaraan haji yang dinilai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Mengurusi orang banyak itu memang tidak mudah. Apalagi sampai 200.000 orang. Tapi ini pemerintah sudah berhasil menangani dengan baik. Jadi ini memang kental unsur politis, ketimbang teknis,” tegasnya lagi.
Lebih jauh Zulkarnain Dali mengatakan, pembentukan pansus yang terkesan dipaksakan bakal tidak efektif. Apalagi, masa keanggotaan DPR yang sekarang bakal segera berakhir. Kalau untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dia menyarankan agar bisa melalui rapat dengar pendapat atau forum-forum yang lain.
“Kalau ada hal yang mau dipertanyakan, kan bisa ditanya saja secara langsung kepada pak menteri. Jadi tidak perlu lah sampai bikin Pansus segala. Sebab, secara keseluruhan penyelenggaraan haji tahun ini baik kok,” tegasnya. (*)
