CB24.COM– Dalam pemberitaan itu Romi disebut berkata keras hingga menggunakan istilah rampok pada perusahaan migas terbesar asal China itu. Pernyataan Romi dilontarkan dalam forum resmi Peresmian kantor Koramil 419/05 Gergai di Pandanjaya Kecamatan Geragai Tanjabtim, Selasa (21/3).
Romi menjelaskan bahwa dia sudah lama kecewa dengan Petrochina. Perusahaan itu dia anggap tidak punya kepekaan pada masyarakat Tanjabtim. Sejumlah komitmen perusahaan itu macet. “Padahal itu kewajiban mereka,”kata Romi.
Dijelaskannya, sejak dia menjabat sebagai bupati pada 2016 dia berharap Petrochina bisa bersinergi dengan baik mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi justru Petro banyak ingkar janji. Padahal saat Romi masih ketua DPRD Tanjabtim tepatnya 2013, Pemkab pernah menyegel 26 sumur migas Petro. Penyegelan terkait tidak adanya izin lokasi. Romi berharap peristiwa itu tidak perlu terulang dengan perbaikan sikap perusahaan terutama pada kewajiban – kewajibannya.
Soal pemanfaatan gas sebesar lima MMBTU yang diserahkan ke Pemkab sudah 10 tahun tidak kunjung terealisasi. Petrochina terkesan seperti melepas kepala namun menahan ekor. Soal pemanfatan gas ini Petro berlindung dibalik kebijakan SKK Migas yang menurut Romi seperti modus bohong – bohongan. Gas yang akan di kelola Pemkab melalui BUMD disyaratkan hanya boleh dijual kepada PLN. Tidak boleh ke swasta. Padahal harga beli PLN di bawah harga yang harus dibayar Pemkab ke Petro. “Ini seperti orang dipersilahkan masuk tapi pintunya ditutup,”kata Romi mengibaratkan.
Romi bahkan pernah berkali – kali menemui PLN di Jakarta supaya perjanjian jual beli gas (PJBG) segera bisa terealisasi. Romi bahkan sudah menemui SKK migas agar BUMD lebih leluasa memanfaatkan gas tidak hanya untuk PLN, sayangnya upaya itu tak pernah membuahkan hasil. Hanya tinggal cerita tanpa bekas.
Begitu pula soal participating interest (PI) 10 persen yang merupakan kewajiban perusahaan kepada daerah. Sejak 2018 hingga saat ini tak kunjung menunjukkan progres yang baik. Padahal Participating interest (PI) 10% adalah amanat Undang – undang. Romi menyebut Pemkab sudah kehilangan waktu lima tahun. Semestinya PI 10 % itu bisa jalan ketika kontrak baru pengelolaan Blok Jabung berjalan. Kontrak lama berakhir tahun 2023 ini.
Dia juga menegaskan bahwa apa yang dia putuskan saat ini adalah demi kepentingan masyarakat.
“Seharusnya kita bisa saling menghargai. Saya kan tidak pernah menyusahkan Petro, tidak sekalipun saya minta bantuan pribadi kepada Petro, tetapi sikap Petro terkesan tidak bersahabat kepada masyarakat kami,”tutup Romi. (fza)
