CB24.COM- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jndonesia (APTISI) X-C Jambi mengadakan audiensi dengan pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Kamis 29 September 2022.
Ketua APTISI Jambi, Dr Fillius Candra menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya beberapa hari lalu. “Tadi kita disambut langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Bapak Fadli Sudria dan responnya positif,” katanya saat diwawancarai.
Ditambahkan Fillius, pihaknya menyampaikan lima butir poin tuntutan yang akan diteruskan oleh DPRD Provinsi Jambi ke DPR RI.
Filius Candra menjelaskan saat ini PTS memiliki jumlah mahasiswa yang kurang di PTS. Karena ada penerimaan jalur mandiri untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Dalam masyarakat ada perbedaan antara persepsi PTN dan PTS, kita minta hapus jalur mandiri”, ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa, berbagai permasalahan saat ini seperti, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang jika mau akreditasi harus membayar sekitar RP. 53 Juta per Prodi nya, selain itu ada juga pembayaran bagi para tenaga kesehatan yang praktik di Rumah Sakit.
“Hapus biaya praktek tenaga kesehatan di rumah sakit, yang terjadi saat ini, ini isu nasional semoga sampai ke DPR-RI hingga ke Presiden, kita mohon Komisi IV untuk menanggapi hal ini”, imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV melalui ketua Komisi, Fadli Sudria mengungkapkan bahwa, berdasarkan sistem yang terlihat melalui Sisdiknas tentu merupakan kewenangan Pusat, tetapi dalam ini, pihaknya berupaya mencari solusi secara bersama. Apalagi mengenai kewenangan untuk membayar praktek ke RS.
“Keluh kesah ini akan kita bawa, bapak ibu adalah pahlawan yang mencerdaskan bangsa, tentu akan kami perjuangkan, permasalahan ini akan kita bantu”, ungkapnya.
Terlebih lagi, Fadli mengatakan persoalan ini akan langsung disampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Jambi, untuk nanti disampaikan ke DPR-RI Komisi X.
“Untuk praktek ke RS tentu ini akan kami panggil mereka-mereka yang bersangkutan dalam hal ini untuk lebih jelasnya, kita panggil langsung dan minta kejelasan untuk apa pembayaran uang tersebut”, tutupnya. (adv)