CB24.COM– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Idris, menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta. Acara ini menjadi tonggak penting bagi Kemenkum dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional, dengan fokus pada pelayanan publik yang prima.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkum, para kepala unit eselon I, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. “Pencanangan Zona Integritas ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk membangun budaya birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Supratman.
Beliau juga menekankan bahwa Transformasi Digital merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan era modern. “Kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Transformasi digital bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Ini adalah komitmen kita untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang transparan, cepat, dan akuntabel,” tambahnya.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya peran kepemimpinan dalam mewujudkan zona integritas. “Keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan mampu menggerakkan seluruh jajarannya untuk mencapai visi ini,” ujar Edward.
Ia juga menekankan bahwa peluncuran resolusi 2025 harus menjadi penggerak seluruh unit kerja untuk terus berinovasi. “Resolusi ini adalah fondasi kita untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, didukung oleh transformasi digital dan budaya kerja yang profesional. Kita semua harus memiliki kesamaan langkah dan semangat untuk mencapainya,” tutupnya.
Empat Agenda Penting Kegiatan
Acara ini mencakup empat agenda strategis, yaitu:
1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen setiap unit kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yang menjadi langkah awal dalam membangun budaya kerja yang bebas korupsi dan melayani masyarakat.
3. Peluncuran Transformasi Digital Kemenkumham, yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik di seluruh unit kerja.
4. Pencanangan Resolusi Tahun 2025, sebagai arah kebijakan strategis Kemenkum dalam memperkuat pelayanan hukum.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kemenkum termasuk Kanwil Jambi, untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalisme.
Sementarara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kortini JM Sihotang) turut menyaksikan secara daring dari Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Jambi. (*)
