CB24.COM– Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, H.Budhi Hartono S,.Sos,. MT , menghadiri kegiatan penting bertajuk Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Palembang Hotel & Residence, dan dihadiri oleh para Gubernur, Walikota, dan Bupati dari berbagai daerah yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang.Rabu (10/09/2025).
Forum tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Acara ini juga menindaklanjuti surat edaran Nomor BM.02.01/UE/K/2025 dan 457/B-BM.02.01/UE/K/2025 tentang Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan agenda strategis ini.
Dalam sambutannya, perwakilan BKN menekankan bahwa meritokrasi bukan hanya sekadar sistem penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi nasional. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, sekaligus meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menyampaikan dukungannya terhadap penerapan sistem merit yang kuat dan konsisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Menurutnya, pembangunan meritokrasi adalah kebutuhan mendesak dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional.
“Sistem merit adalah fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang berintegritas, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siap berkomitmen untuk terus memperbaiki manajemen SDM aparatur dengan mengacu pada prinsip-prinsip meritokrasi,” ujar Dr. Bambang Bayu Suseno di sela-sela acara.
Ia juga menambahkan bahwa kehadirannya bersama Sekda Budhi Hartono adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung penuh transformasi manajemen ASN yang digagas oleh BKN dan Kementerian PAN-RB.
Pentingnya Meritokrasi dalam Reformasi Birokrasi
Forum ini juga menyoroti berbagai tantangan dan praktik baik (best practices) yang telah dilakukan oleh sejumlah daerah dalam menerapkan sistem merit. Kepala Kantor Regional VII BKN menyampaikan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM aparatur. Oleh karena itu, seleksi, penempatan, promosi, hingga evaluasi kinerja ASN harus dilakukan secara objektif dan transparan.
Selain paparan materi dari narasumber pusat dan daerah, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi panel yang membahas mekanisme implementasi sistem merit, indikator penilaian, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peringkat indeks merit instansi daerah.
Sebagai penutup, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di bawah koordinasi Kantor Regional VII BKN untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan melayani.
Pembangunan meritokrasi bukan hanya menjadi agenda nasional, melainkan tanggung jawab kolektif semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga unit kerja terkecil. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sistem kepegawaian yang adil, terbuka, dan berbasis kinerja sebagai bagian dari visi besar reformasi birokrasi nasional. (*)
