SUARAJAMBI.COM- Ditengah proses penyidikan yang tengah berjalan di Kejari Jambi, muncul kritikan dari berbagai pihak atas keberadaan BUMD milik Pemkot Jambi ini. Ada yang pro, namun ada juga yang kontra. Pihak yang kontra meminta agar Pemkot Jambi mengkaji ulang keberlanjutan PT. Siginjai Sakti jika hanya menimbulkan beban pemerintah saja.
“Jika BUMD ini hanya menjadi beban pemerintah, lebih baik dibekukan saja agar modal yang ada dapat disalurkan untuk kegiatan lain yang lebih membutuhkan,”ujar Ruslan A Gani, SH , Ketua Lembaga Pemantau Penegakan Hukum Jambi.
Namun hal berbeda diungkapkan oleh Dian Saputra, Sekretaris Gerakan Peduli Pembangunan Jambi (GP2J). Menurutnya, dalam persoalan PT. Siginjai Sakti, keberadaan lembaga ini tentu tidak bisa disalahkan, yang bisa kita persoalkan adalah orang–orang yang mengelola perusahaan ini yang mungkin kurang profesional.
“Jika kami harus menilai, tentu yang patut dipertanyakan itu adalah pihak manajemen perusahaan. Apakah mereka sudah menjalankan rencana bisnis yang sudah mereka buat tersebut dengan cara yang profsional atau tidak sehingga berakhir dengan kerugian bahkan diduga terjadi penyimpangan,” ungkapnya.
Menanggapi adanya kritikan dari masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra, Ridwan mengatakan akan mengkaji ulang pihak manajemen yang ada saat ini, apakah masih layak dipertahankan atau dilakukan perombakan dengan mengisi orang–orang baru yang lebih profesional.
“Kita akui persoalannya ada pada pengelolaan bisnis dan manajemen yang kurang profesional, untuk itu kedepan kita akan perbaiki masalah ini. Karena faktanya di beberapa daerah keberadaan BUMD mereka justru menjadi ujung tombak untuk peningkatan PAD,” tukasnya.
Kedepan Ridwan berharap masukan dan dukungan dari berbagai pihak agar keberadaan BUMD yang awalnya memang diniatkan untuk membantu Pemkot Jambi meningkatkan PAD dapat berjalan seperti yang diharapkan. Semoga. (Jai)
