CB24.COM- DPRD Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna DPRD Tanjab Timur tentang penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 berlangsung di Ruang Sidang DPRD Tanjung Jabung Timur , Selasa (5/04/2022). Paripurna ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sapril. S.IP, Unsur Pimpinan DPRD , Anggota DPRD, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Unsur Fokorpimda, dan Kepala OPD.
Fraksi RNR mempertanyakan perhitungan maksimal dan Rill pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya masuk ke pemerintah dan juga meminta penjelasan terkait pengelolaan Rusunawa berapa besar sewanya. dan juga Fraksi RNR mengatakan sesuai pasal 16 PP no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Nurdin Hamzah, karena masih kekurangan tenaga medis fraksi RNR memberikan dukungan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan langkah strategis.
Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) Tanjab Timur meminta seluruh OPD agar mempersiapkan data yang akurat dalam pembahasan LKPJ Bupati dan mengharapkan kepada seluruh komponen yang terkait dengan LKPJ Bupati untuk menyajikan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 agar terdapat gambaran dan presentase diperiode tahun pertama jabatan Bupati Tanjab Timur.
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan terhadap Silpa tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 153.047.191.885,06 apa Silpa tersebut berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan didominasi oleh OPD masa saja. Fraksi PDI Perjuangan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap realisasi PAD sebesar 106,92 persen.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) memberikan catatan terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2021 di bidang Infrastruktur di beberapa kecamatan dinilai belum maksimal dan juga Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong dukungan anggaran pendidikan dalam bentuk beasiswa berprestasi sampai ke perguruan tinggi dan akhirnya kepada pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan seluruh catatan yang telah disampaikan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sependapat dengan pemerintah bahwa perioritas pembagunan tahun anggaran 2021 meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan beberapa target pelayanan dasar infrastruktur tahun 2021 yang belum terealisasi diharapkan tahun ini dapat dilanjutkan.
