CB24.COM- Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.I, mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi segera menindaklanjuti arahan dari Bapak Wakil Presiden RI terkait penanggulangan bencana.
Hal ini dikemukakan Sani usai mengikuti Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual, bertempat di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Rakornas Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 mengangkat ema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana”.
Dalam sesi wawancara, Sani menyampaikan Pemerintah Provinsi Jambi akan menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2022 mulai dari siaga menghadapi bencana, mengecek secara rutin infrastruktur penanganan bencana, melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan mengadakan latihan serta simulasi evakuasi mandiri bencana.
Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan beberapa strategi tindak lanjut hasil Rakornas kepada jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia.
“Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar tetap dijadikan prioritas dalam meningkatkan ketahanan dan ketangguhan bencana, sebagaimana amanat dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2021-2044,” kata Wapres.
Wapres berpesan agar rumusan yang dari rakornas ini dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Rumusan kesepakatan dan rencana aksi harus diimplementasikan dalam kerja nyata. Tidak cukup dalam tataran konsep dan kesepakatan saja, tapi sungguh-sungguh terimplementasi secara efektif dan solutif di lapangan,” ujar Wapres.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengharapkan kepada seluruh peserta rakor dapat memperkuat ketangguhan penanggulangan bencana di daerah dan pusat. BNPB akan menggali permasalahan-permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti pembahasan kebijakan maupun pembelajaran dalam penanganan darurat, dengan menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana melalui serangkaian program terintegrasi.
