CB24.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi (25/2) menggelar Focus Group Discusion (FGD) Pansus Konflik Lahan. Ada 8 narasumber yang dihadirkan dalam FGD. Empat narasumber melalui zoom meeting, diantaranya, Ketua Komisi IV DPR RI, Kapolda Jambi, Danrem/042 Gapu dan pihak ATR/BPN.
Narasumber yang hadir tatap muka, diantaranya, Dr. Helmi dan Kabid Penanganan Sengketa Kanwil BPN Jambi serta dua narasumber lainnya. Kegiatan berlangsung di lantai dua gedung DPRD Provinsi Jambi.
Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono menyampaikan, persoalan penyelesaian konflik lahan di provinsi Jambi sangat penting dibicarakan.”Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sempat hadir FGD ini, Saya berharap dari FGD ini bisa mendapatkan hasil yang baik lintas sektoral penyelesaian perkara konflik lahan di Jambi”. kata Wartono.
Dia berharap, FGD Pansus Konflik lahan ini diharapkan bisa mengeluarkan beberapa kebijakan dan masukan untuk kepentingan pansus.”Pimpinan DPRD terus mendukung dan mendampingi Pansus,” ujarnya.
Dia menambahkan, penanganan konflik lahan di Jambi itu sangat penting agar investasi tidak terganggu karena adanya konflik lahan yang belum selesai. “Harus ditangani agar tidak berimbas ke mana-mana,” jelasnya. Semua harus pro aktif untuk menyelesaikan kasus konflik lahan. “Makanya kita membentuk Pansus pada 30 Agustus 2021 lalu.”ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menjelaskan jika pansus konflik lahan ini bisa diselesaikan dengan pendekatan politik supaya pendekatan hukum ini merupakan jalan terakhir. “Pansus Konflik Lahan DPRD provisni Jambi sudah banyak menerima masukan-masukan terkait konflik lahan, oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan konflik lahan ini,” ujarnya.
Penanganan konflik, kata Edi, tidak hanya dengan pendekatan hukum. Bisa dengan pendekatan politik.” Pendekatan hukum itu terakhir. Mudahan-mudahan konflik lahan di Jambi ini bisa turun dari 2 ke 10,” pungkasnya.
